PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN DI HUTAN LINDUNG : (Suatu analisis aspek hukum dan teknologi)

Abstract

Bahan galian (mineral dan batubara) merupakan salah satu potensi atau modal pembangunan nasional. Dengan diberlakukannya Undang-Undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maka kegiatan pertambangan secara tambang terbuka tidak mungkin dilakukan di kawasan hutan lindung (pasal 38). Selain pasal 38 UU No. 41 tentang kehutanan sudah banyak produk hukum yang dapat digunakan untuk mengamankan hutan lindung dari dampak penambangan. Dengan menerapkan teknologi dan tatakelola pertambangan yang baik maka dampak kegiatan dapat diminimalisir. Pencapaian tujuan menjaga fungsi lindung dari hutan lindung dapat dicapai bukan hanya dengan melarang kegiatan pertambangan terbuka tetapi memberikan batasan atau ketentuan yang mewajibkan perusahaan mempertahankan fungsi lindung di kawasan tersebut. Dengan pelarangan ini banyak preusahaan pemegang ijin (KP, Kontrak dan PKP2B) tidak bisa melajutkan rencana kegiatnnya. Dengan memberikan payung hukum tentang diperbolehkannya pertambangan terbuka dikawasan hutan lindung, tetapi sekaligus memberikan batasan teknis yang jelas maka kegiatan eksplorasi akan lebih banyak bisa dilakukan sehingga lebih banyak data
tentang potensi daerahnya yang kita miliki. Tulisan ini merupakan telaahan aspek hukum dan teknologi atas dampak pelarangan penambangan secara terbuka di kawasan hutan lindung terhadap prospek pengusahaan
pertambangan.